Memangkas generasi Miskin melalui Pendidikan
(Syarief Aryfa'id)
Pengantar.
Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ketersediaan sumber daya alam melimpah, ternyata tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. terkait persoalan tersebut, banyak tesis yang diajukan antaralain, karena kesalahan pengelolaan negara oleh rezim-rezim terdahulu, karena etos kerja masyarakat yang lemah, karena kualitas SDM, karena pemerintah tidak punya ideologi dan konsep yang jelas dalam membangun negara ini, karena korupsi, bahkan ada juga yang menyebutkan karena bangsa Indonesia di Jajah Belanda.
Seperti data yang disampaikan oleh Bappenas melalui surat No.: 0030/M.PPN/02/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa data jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini, sebesar 31,023 juta dan data jumlah penduduk penerima bantuan sosial (Raskin dan Jamkesmas) merupakan dua jenis data yang berbeda yang disediakan BPS, masing-masing adalah data makro dan mikro kemiskinan. Penjelasan terhadap kedua jenis data tersebut dapat dilihat dari: 1) Methodologi penentuan data kemiskinan, dan 2) Penggunaan data mikro untuk penerima program bantuan sosial.
- Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 adalah sebesar 13,33% atau sekitar 31 juta jiwa.
- Jumlah penduduk miskin penerima program-program bantuan sosial, seperti:
- Batuan Raskin tahun 2010 diberikan kepada 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 60,4 juta jiwa berdasarkan data PPLS-08 (bukan 70 juta jiwa).
- Bantuan Jamkesmas tahun 2010 diberikan kepada 76,4 juta jiwa (masih menggunakan data PSE-05).
- Bantuan Jamkesmas tahun 2011, diberikan kepada 60,4 juta jiwa (data PPLS-08).
- Catatan:- Dalam PSE-05 jumlah RTS adalah 19,1 juta. 1 RTS terdiri dari 4 jiwa.
- Dalam PPLS-08 jumlah RTS adalah 17,5 juta. Jumlah jiwa dalam 1 RTS bervariasi, antara RTSM, RTM, maupun RTHM
Methodologi Penentuan Data Kemiskinan:
Kedua data jenis tersebut diperoleh dengan menggunakan methodologi yang berbeda dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda pula. Jumlah penduduk miskin sebesar 31,023 juta jiwa adalah Data Makro Kemiskinan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Data ini dihasilkan dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial adalah Data Mikro Kemiskinan yang dihasilkan melalui survey Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE-05) dan telah diupdate dengan Survey Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08). Survey PSE-05 dan PPLS-08 mengidentifikasi keluarga miskin sampai pada identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya.
Kedua data jenis tersebut diperoleh dengan menggunakan methodologi yang berbeda dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda pula. Jumlah penduduk miskin sebesar 31,023 juta jiwa adalah Data Makro Kemiskinan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Data ini dihasilkan dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial adalah Data Mikro Kemiskinan yang dihasilkan melalui survey Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE-05) dan telah diupdate dengan Survey Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08). Survey PSE-05 dan PPLS-08 mengidentifikasi keluarga miskin sampai pada identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya.
DATA MAKRO KEMISKINAN
Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal.
Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal.
Komponen Garis Kemiskinan: GK=GKM+GKNM,
dimana GKM adalah Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.
Sedangkan GKNM adalah Garis Kemiskinan Non Makanan, yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Berdasarkan data kemiskinan yang bersifat makro ini, angka kemiskinan pada tahun 2010 adalah sebesar 31 juta jiwa atau sekitar 13,33% penduduk nasional.
Data kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk:
Data kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk:
- Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, poverty gap, dan severity index (absolute); dan
- Mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan masyarakat: urban/rural, kelompok pendapatan Quintile (relative).
Keunggulan data makro kemiskinan adalah dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai karakteristiknya dari waktu ke waktu berikutnya (time series). Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi dan peningkatan kesempatan kerja.
Kelemahan data makro adalah tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin (targeting), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2005 Pemerintah melengkapi data kemiskinan dengan data mikro kemiskinan.
DATA MIKRO KEMISKINAN
Data mikro kemiskinan diperoleh melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS-08, yang dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam 16 Kriteria Rumah Tangga Miskin.
Untuk mengetahui intensitas kemiskinan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), RTS dikelompokkan menjadi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin/near poor (RTHM). Dasar pengelompokkan tersebut adalah nilai Indeks skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel dan nilai skor variabel terpilih. Berdasar kriteria dan perhitungan tersebut, jumlah setiap kelompok pada kedua survey adalah sebagai berikut:
Data mikro kemiskinan diperoleh melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS-08, yang dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam 16 Kriteria Rumah Tangga Miskin.
Untuk mengetahui intensitas kemiskinan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), RTS dikelompokkan menjadi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin/near poor (RTHM). Dasar pengelompokkan tersebut adalah nilai Indeks skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel dan nilai skor variabel terpilih. Berdasar kriteria dan perhitungan tersebut, jumlah setiap kelompok pada kedua survey adalah sebagai berikut:
Catatan: Hasil Survey PPLS-08 menunjukan bahwa jumlah anggota rumah tangga setiap kategori berbeda antara satu kategori dengan kategori lainnya. Jumlah anggota rumah tangga pada kategori RTSM lebih besar dari RTM dan RTHM. Jumlah anggota rumah tangga RTM lebih besar dari RTHM.
Dalam kategori di atas, penduduk dalam Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) dapat diklasifikasikan sebagai penduduk yang berada sedikit diatas garis kemiskinan namun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
Penggunaan Data Mikro untuk Penerima Bantuan Sosial
Bantuan pada Program-Program Perlindungan Sosial yang masuk dalam Klaster-I seperti Raskin dan jamkesmas diberikan kepada seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS), termasuk Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), walaupun kategori ini berada diatas garis kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa RTHM sangat rentan terhadap kondisi perekonomian yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Ini sesuai dengan tujuan dari Program Klaster-I yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan.
Dengan kebijakan tersebut, data penduduk miskin yang digunakan pada program-program Klaster-I adalah Data Mikro Kemiskinan yang sudah dapat menunjukan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka. Dengan demikian target sasaran bantuan menjadi jelas. Data yang digunakan tergantung karakteristik bantuan, sebegai contoh:
Bantuan pada Program-Program Perlindungan Sosial yang masuk dalam Klaster-I seperti Raskin dan jamkesmas diberikan kepada seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS), termasuk Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), walaupun kategori ini berada diatas garis kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa RTHM sangat rentan terhadap kondisi perekonomian yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Ini sesuai dengan tujuan dari Program Klaster-I yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan.
Dengan kebijakan tersebut, data penduduk miskin yang digunakan pada program-program Klaster-I adalah Data Mikro Kemiskinan yang sudah dapat menunjukan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka. Dengan demikian target sasaran bantuan menjadi jelas. Data yang digunakan tergantung karakteristik bantuan, sebegai contoh:
- Bantuan Program Raskin diberikan kepada rumah tangga, maka data yang digunakan dalam perhitungan adalah angka Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berjumlah 17,5 juta RTS hasil survey PPLS-08. Dengan demikian jumlah jiwa yang menerima bantuan adalah 60,4 juta jiwa. Berbeda dengan survey PSE-05, dalam survey ini rata-rata jumlah anggota dalam satu RTS berbeda antara RTSM, RTM, dan RTHM (lihat Tabel diatas).
- Pemahaman masyarakat pada data PPLS-08 ini sering keliru dengan mengasumsikan jumlah anggota keluarga dalam 1 (satu) RTS adalah 4 orang sebagaimana dalam PSE-05, sehingga jumlah penduduk miskin terhitung menjadi 70 juta jiwa (4 x 17,5 jiwa).
- Bantuan Program Jamkesmas diberikan kepada individu (bukan berbasis rumah tangga), maka data yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah penduduk (jiwa).
- Untuk TA-2011 ini, jumlah penduduk penerima Jamkesmas adalah 60,4 juta jiwa (17,5 juta RTS).
- Untuk TA-2010, data yang digunakan masih menggunakan data hasil survey PSE-05. Dengan demikian, jumlah penduduk yang mendapatkan Jamkesmas adalah 76,4 juta jiwa (atau 19,1 juta RTS dengan perhitungan 4 jiwa per RTS).
Strategi Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan
Strategi besar pemerintah dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi empat jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penduduk miskin yang tercermin dalam angka kemiskinan sebesar 13,33% atau 31 juta jiwa dimana penduduk miskin lebih terkonsentrasi di daerah Jawa dan Sumatera. Namun data BPS memperlihatkan trend angka kemiskinan yang terus menurun. Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pertama tahun 2004-2009, Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan sebesar 2,51%. Yaitu dari 16,66 % (36,20 juta jiwa) pada tahun 2004 menjadi 14,15% (32,53 juta jiwa) pada tahun 2009. Memasuki era RPJM kedua tahun 2010-2014, angka kemiskinan pada tahun pertama turun menjadi 13,33% pada Maret 2010. Secara periodik BPS mengeluarkan angka kemiskinan tahunan ini sejak 1976, dengan metoda yang terus diperbaiki.
Strategi besar pemerintah dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi empat jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penduduk miskin yang tercermin dalam angka kemiskinan sebesar 13,33% atau 31 juta jiwa dimana penduduk miskin lebih terkonsentrasi di daerah Jawa dan Sumatera. Namun data BPS memperlihatkan trend angka kemiskinan yang terus menurun. Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pertama tahun 2004-2009, Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan sebesar 2,51%. Yaitu dari 16,66 % (36,20 juta jiwa) pada tahun 2004 menjadi 14,15% (32,53 juta jiwa) pada tahun 2009. Memasuki era RPJM kedua tahun 2010-2014, angka kemiskinan pada tahun pertama turun menjadi 13,33% pada Maret 2010. Secara periodik BPS mengeluarkan angka kemiskinan tahunan ini sejak 1976, dengan metoda yang terus diperbaiki.
Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:
1. Klaster Pertama
Terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin(RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin.
2. Klaster Kedua
Merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.
3. Klaster Ketiga
Adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
1. Klaster Pertama
Terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin(RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin.
2. Klaster Kedua
Merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.
3. Klaster Ketiga
Adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Evaluasi Kritis:
Tiga Klaster strategi yang dirancang oleh pemerintah tersebut di atas, secara konseptual sangat menarik, khususnya bagi enduser kemiskinan itu sendiri. berdasarkan pengalaman pendampingan dilapangan, khususnya di tingkat desa, tiga klaster tersebut justru menimbulkan persoalan, diantaranya adalah persoalan ketergantungan masyarakat terhadap "bantuan pemerintah". jika pemerintah berpikir strategi komprehensif, maka pertanyaan yang diajukan adalah, mengapa pemerintah tidak berpikir jangka panjang soal pengentasan kemiskinan? kenapa selalu bantuan dan bantuan model "cash for work"?
Gagasan Potong Generasi Miskin melalui Pendidikan
Ide ini mungkin dianggap gila, tapi menurut saya pemerintah mungkin perlu mencobanya, yaitu pemerintah konsen terhadap peningkatan skil dan pengetahuan generasi-genarasi miskin. dimana pemerintah harus mendata secara total jumlah anak usia sekolah SD-sampai SMA (kategori miskin secara kultur dan struktural), kemudian disekolahkan secara gratis. program ini tentu saja dijalankan secara paralel dengan program pelayanan publik lainnya. Basis alokasi program pendidikakn ini adalah dengan menggunakan pendekatan demografi sosial da demografi ekonomi, tujuanya adalah agar anak-anak yang disekolahkan sejak ini diberi pengtahuan soal pentingnya mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
sebagai contoh: di kabupaten A. masyarakatnya mayoritas petani dan buruh tani, akan tetapi masyarakat tersebut tetap miskin, maka pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyusun dokumen RPJMD dan RKPD serta APBDnya yang berkaitan lagsung dengan : 1) optimalisasi sektor pertanian dan 2) pendidikan gratis untuk usia sekolah SD-SMA yang berbasis pertanian, demikian juga utk sarjananya. harus dibikin MoU antara penerima manfaat (beasiswa dengan pemda) agar calon sarjana tersebut kembali ke daerah dan mendedikasikan ilmu dan pengetahuanya untuk pengembangan sektor pertanian.
Contoh tersebut di atas, tentu sudah memiliki pengalam sukses, sepeti yang dilakukan oleh Jepang dan China. Dengan gagasan Developmental state, kedua negara tersebut, mampu menjadi negara Industri yang menguasai dunia saat ini.
Baca Data-Data Berikut:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
www.depdagri.go.id/media/documents/.../permen_no.42-2010.rtf
Jenis Berkas: Rich Text Format - Versi HTMLPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 ...
www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/perpres_no_15.pdfPendidikan dan Kemiskinan - K!ck Andy | read
www.kickandy.com/friend/4/37/2174/.../Pendidikan-dan-Kemiskinan
13 Sep 2011 – Kita bersyukur bahwa saat ini telah dirilis Peraturan Pemerintah Nomor ... Peran mengurangi angka kemiskinan itu tertuang dalam Pasal 53A .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar